Dua SD Negeri di Ngawi Masih Jual Paket Seragam, Harga Tembus Rp1 Juta Dua sekolah dasar negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah masih menjual paket seragam kepada orang tua murid baru. Harga paket yang ditawarkan disebut mencapai lebih dari Rp1 juta, meskipun aturan pemerintah telah menempatkan pengadaan pakaian seragam sebagai tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik.
Temuan tersebut muncul menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026. Masa penerimaan murid baru memang kerap diikuti berbagai kebutuhan tambahan, mulai dari seragam, sepatu, tas, alat tulis, hingga perlengkapan belajar lainnya. Besarnya pengeluaran dalam waktu bersamaan membuat biaya masuk sekolah menjadi perhatian penting bagi banyak keluarga.
Penjualan paket seragam melalui sekolah menimbulkan persoalan karena satuan pendidikan, tenaga pendidik, komite sekolah, dan pihak yang berada di lingkungan sekolah pada dasarnya tidak diperbolehkan memperjualbelikan pakaian seragam atau bahan seragam kepada peserta didik. Pengadaan pakaian menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga mereka memiliki kebebasan menentukan tempat pembelian sesuai kemampuan.
Informasi yang beredar menyebut dua SD negeri tersebut menawarkan paket kepada orang tua siswa baru dengan nilai lebih dari Rp1 juta. Namun, rincian lengkap mengenai isi paket, dasar penentuan harga, serta apakah pembelian diwajibkan atau bersifat pilihan masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.
Paket Seragam Ditawarkan kepada Orang Tua Murid Baru
Penjualan seragam di sekolah biasanya dilakukan dalam bentuk paket. Isinya dapat mencakup seragam nasional merah putih, pakaian pramuka, batik sekolah, pakaian olahraga, atribut, topi, dasi, ikat pinggang, kaus kaki, hingga perlengkapan lain sesuai ketentuan masing masing sekolah.
Bentuk paket sering dianggap memudahkan orang tua karena seluruh perlengkapan dapat diperoleh di satu tempat. Ukuran, warna, lambang, dan motif pakaian juga dinilai lebih mudah diseragamkan apabila pengadaannya dikoordinasikan secara bersamaan.
Namun, kemudahan tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang tua untuk membeli secara mandiri. Sekolah tidak dapat menggunakan alasan keseragaman untuk mengharuskan seluruh siswa membeli dari satu penyedia atau membayar paket yang telah ditentukan.
Persoalan akan menjadi lebih serius apabila pembayaran paket dikaitkan dengan proses daftar ulang. Orang tua dapat merasa tidak memiliki pilihan karena khawatir anaknya mengalami hambatan administrasi atau dianggap belum memenuhi ketentuan sekolah.
Dalam kasus di Ngawi, paket dengan harga lebih dari Rp1 juta dapat menjadi beban besar bagi keluarga yang memiliki pendapatan terbatas. Pengeluaran itu belum termasuk biaya sepatu, tas, alat tulis, transportasi, uang saku, dan kebutuhan lain pada awal tahun pelajaran.
Aturan Menempatkan Pengadaan Seragam pada Orang Tua
Ketentuan mengenai pakaian seragam sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022. Peraturan tersebut berlaku bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Pasal 12 ayat 1 mengatur bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Ketentuan ini memberi ruang kepada keluarga untuk membeli, menjahit, atau menggunakan kembali seragam yang masih layak.
Pemerintah daerah dan sekolah dapat membantu pengadaan seragam bagi peserta didik yang kurang mampu. Bantuan tersebut dapat diberikan melalui anggaran pemerintah, masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan.
Posisi sekolah seharusnya lebih banyak memberikan informasi mengenai model, warna, atribut, dan jadwal pemakaian. Sekolah tidak semestinya berubah menjadi tempat transaksi yang mengambil alih tugas orang tua dalam membeli perlengkapan.
Kebebasan membeli juga penting untuk menciptakan pilihan harga. Orang tua dapat membandingkan kualitas bahan, memilih penjahit, membeli seragam bekas yang masih layak, atau menggunakan pakaian milik kakak yang ukurannya sesuai.
“Sekolah dapat menetapkan jenis seragam, tetapi tidak seharusnya mengarahkan orang tua pada satu pilihan pembelian yang membuat biaya pendidikan semakin berat.”
Larangan Penjualan Berlaku bagi Sekolah dan Komite
Larangan menjual seragam tidak hanya berlaku kepada kepala sekolah atau guru. Komite sekolah, tenaga kependidikan, organisasi yang berada di lingkungan sekolah, dan pihak lain yang membawa nama satuan pendidikan juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut.
Ombudsman pernah mengingatkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual seragam maupun bahan seragam. Larangan serupa berlaku bagi dewan pendidikan dan komite sekolah. Ketentuan tersebut antara lain merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Pengadaan melalui koperasi sekolah juga perlu diperiksa secara cermat. Status koperasi tidak otomatis membuat penjualan menjadi diperbolehkan apabila pengelolanya merupakan bagian dari sekolah dan pembeliannya diarahkan kepada siswa.
Larangan dibuat untuk mencegah konflik kepentingan. Sekolah memiliki posisi yang lebih kuat daripada orang tua karena menguasai proses pendidikan, administrasi, dan informasi mengenai kebutuhan siswa.
Ketimpangan posisi tersebut dapat membuat penawaran yang disebut sukarela terasa seperti kewajiban. Orang tua mungkin memilih membayar meskipun keberatan karena tidak ingin hubungan dengan pihak sekolah terganggu.
Prinsip sukarela harus dibuktikan melalui adanya pilihan nyata. Orang tua harus dapat menolak paket tanpa mendapatkan tekanan, perlakuan berbeda, atau hambatan dalam proses pendidikan anaknya.
Harga Lebih dari Rp1 Juta Perlu Dijelaskan Terbuka
Nilai paket seragam yang melebihi Rp1 juta perlu disertai penjelasan rinci mengenai jumlah pakaian, jenis bahan, harga per item, biaya jahit, serta penyedia yang dilibatkan.
Transparansi menjadi penting karena harga seragam di pasar sangat bervariasi. Perbedaan dapat dipengaruhi kualitas kain, ketebalan bahan, ukuran, bordir, jumlah atribut, dan biaya penjahitan.
Apabila sekolah atau pihak yang terhubung dengan sekolah mengoordinasikan pengadaan, orang tua berhak mengetahui bagaimana penyedia dipilih. Mereka juga perlu mengetahui apakah harga tersebut telah dibandingkan dengan toko atau penjahit lain.
Ketiadaan rincian dapat menimbulkan dugaan adanya tambahan harga yang tidak diketahui penggunaannya. Sekolah harus menghindari keadaan yang membuka ruang kecurigaan, terlebih ketika pembayaran melibatkan ratusan murid baru.
Jumlah lebih dari Rp1 juta mungkin terlihat terjangkau bagi sebagian keluarga. Namun, bagi rumah tangga dengan pendapatan harian, nilai tersebut dapat setara dengan biaya pangan selama beberapa minggu.
Orang tua yang memiliki lebih dari satu anak sekolah menghadapi pengeluaran berlipat. Kebutuhan seragam untuk jenjang SD, SMP, atau SMA dapat muncul pada waktu yang sama sehingga kemampuan keluarga semakin tertekan.
Status Wajib atau Sukarela Harus Dipastikan
Salah satu hal penting dalam persoalan ini adalah memastikan apakah pembelian paket benar benar diwajibkan. Istilah penawaran sukarela sering digunakan, tetapi pelaksanaannya belum tentu memberi kebebasan penuh.
Pembelian dapat dianggap wajib apabila sekolah menentukan batas pembayaran, memasukkan paket ke dalam daftar ulang, atau menyampaikan bahwa siswa harus memakai pakaian yang hanya tersedia melalui sekolah.
Arahan membeli di satu toko tertentu juga dapat menimbulkan persoalan. Walaupun uang tidak diterima langsung oleh sekolah, orang tua tetap kehilangan kebebasan memilih apabila diwajibkan bertransaksi dengan penyedia yang sudah ditentukan.
Sekolah perlu menyampaikan secara tertulis bahwa seragam dapat dibeli di mana saja. Informasi mengenai motif khusus dapat diberikan dalam bentuk contoh warna, gambar, atau potongan desain tanpa harus menjualnya.
Apabila terdapat batik identitas daerah atau sekolah, desainnya dapat dibuka kepada pedagang dan penjahit lokal. Cara tersebut memungkinkan persaingan harga dan mencegah monopoli pengadaan.
Orang tua juga perlu diberi waktu yang cukup. Seragam tertentu dapat digunakan secara bertahap sehingga siswa tidak harus memiliki seluruh jenis pakaian pada hari pertama masuk sekolah.
Tahun Ajaran Baru Menjadi Periode Rawan Pungutan
Periode penerimaan siswa baru merupakan saat ketika sekolah berhadapan dengan banyak orang tua yang belum memahami seluruh aturan. Kondisi tersebut dapat membuka peluang munculnya pungutan atau pembelian yang tidak sesuai ketentuan.
Selain seragam, persoalan dapat muncul dalam penjualan buku pendamping, lembar kerja siswa, atribut, map, foto, kegiatan pengenalan sekolah, hingga sumbangan pembangunan.
Tidak semua kebutuhan tersebut otomatis dilarang. Namun, mekanisme, dasar hukum, sifat pembayaran, dan penggunaannya harus dijelaskan secara terbuka.
Sekolah negeri mendapat dukungan anggaran pemerintah melalui dana operasional pendidikan. Karena itu, setiap permintaan uang kepada orang tua harus diperiksa agar tidak membiayai komponen yang telah ditanggung pemerintah.
Orang tua juga perlu membedakan antara pungutan dan sumbangan. Pungutan memiliki jumlah dan waktu pembayaran yang ditentukan, sedangkan sumbangan seharusnya sukarela, tidak mengikat, dan tidak memengaruhi layanan pendidikan.
Paket seragam yang memiliki harga tetap serta dibayarkan pada waktu tertentu lebih dekat dengan transaksi jual beli daripada sumbangan. Karena itu, sekolah tidak dapat menggunakan keputusan rapat orang tua untuk mengabaikan larangan yang telah berlaku.
Dinas Pendidikan Ngawi Perlu Melakukan Pemeriksaan
Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SD negeri. Laporan mengenai penjualan paket seragam perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan.
Pemeriksaan perlu mencakup kuitansi, daftar harga, pengelola penjualan, penyedia barang, rekening penerima pembayaran, serta informasi yang disampaikan kepada orang tua.
Dinas juga harus memastikan apakah kegiatan dilakukan atas keputusan kepala sekolah, komite, koperasi, paguyuban wali murid, atau pihak lain. Perbedaan pelaksana tidak boleh digunakan untuk menghindari tanggung jawab apabila transaksi berlangsung di bawah pengaruh sekolah.
Apabila ditemukan pelanggaran, dinas dapat memberikan teguran, meminta transaksi dihentikan, atau memerintahkan pengembalian pembayaran kepada orang tua.
Tindakan pembinaan perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun, kepentingan siswa dan orang tua harus ditempatkan sebagai prioritas.
Sekolah juga perlu diminta menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Penjelasan yang jelas dapat mencegah informasi simpang siur sekaligus menunjukkan kesediaan memperbaiki layanan.
Orang Tua Harus Mendapat Ruang Mengadu dengan Aman
Sebagian orang tua enggan menyampaikan keberatan secara langsung karena khawatir anaknya mendapat perlakuan berbeda. Kekhawatiran tersebut harus dijawab dengan menyediakan saluran pengaduan yang aman.
Pengaduan dapat disampaikan melalui Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, inspektorat daerah, Ombudsman, atau kanal resmi pemerintah kabupaten.
Identitas pelapor perlu dilindungi apabila mereka meminta kerahasiaan. Pemeriksaan seharusnya berfokus pada bukti transaksi, bukan mencari pihak yang pertama kali menyampaikan informasi.
Orang tua dapat menyimpan kuitansi, foto daftar harga, pesan dari grup kelas, surat pemberitahuan, atau bukti transfer. Dokumen tersebut membantu petugas mengetahui cara penjualan dilakukan.
Pihak sekolah tidak boleh menekan orang tua untuk mencabut laporan. Kritik terhadap pengelolaan administrasi bukan serangan terhadap guru atau proses belajar, melainkan bagian dari pengawasan pelayanan publik.
Satuan pendidikan negeri menjalankan layanan yang dibiayai negara. Oleh karena itu, keterbukaan dan mekanisme pengaduan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara.
Pedagang Seragam di Pasar Turut Terpengaruh
Penjualan seragam yang dikoordinasikan sekolah juga berpengaruh terhadap pedagang kecil di sekitar daerah tersebut. Mereka kehilangan calon pembeli apabila seluruh orang tua diarahkan mengambil paket dari satu penyedia.
Menjelang tahun ajaran baru 2026, pedagang seragam di Pasar Besar Ngawi melaporkan adanya penurunan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu penyebab yang dirasakan pedagang adalah berkurangnya daya beli masyarakat.
Apabila sekolah ikut menjual paket, ruang usaha pedagang pasar dapat semakin sempit. Padahal, mereka biasanya menyediakan berbagai pilihan kualitas dan harga yang dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen.
Kebebasan membeli membuka perputaran ekonomi yang lebih luas. Orang tua dapat berbelanja di pasar, toko pakaian, koperasi umum, atau menggunakan jasa penjahit rumahan.
Persaingan antarpenjual juga dapat menekan harga agar tetap wajar. Sebaliknya, pembelian terpusat yang tidak transparan berisiko membuat konsumen hanya menerima satu harga tanpa perbandingan.
Kebijakan larangan penjualan melalui sekolah pada akhirnya tidak hanya melindungi orang tua, tetapi juga menjaga ruang usaha bagi pelaku ekonomi lokal.
Seragam Lama yang Layak Masih Dapat Digunakan
Pengadaan seragam tidak selalu berarti membeli seluruh pakaian dalam kondisi baru. Siswa dapat menggunakan seragam lama selama masih layak, sesuai ukuran, dan memenuhi ketentuan sekolah.
Keluarga sering menyimpan pakaian milik kakak untuk digunakan adik. Cara tersebut membantu mengurangi pengeluaran dan memperpanjang masa pemakaian barang.
Sekolah seharusnya mendukung kebiasaan ini, terutama bagi keluarga kurang mampu. Tidak ada alasan mewajibkan pembelian baru apabila pakaian yang dimiliki masih bersih dan layak digunakan.
Program tukar atau donasi seragam juga dapat dikembangkan. Siswa yang telah lulus dapat menyerahkan pakaian kepada sekolah untuk diberikan secara gratis kepada keluarga yang membutuhkan.
Pelaksanaannya harus dipisahkan dari kegiatan komersial. Seragam bantuan tidak boleh dijual kembali atau dijadikan syarat administrasi.
Langkah sederhana seperti penggunaan seragam bekas dapat membantu keluarga mengalokasikan dana untuk kebutuhan pendidikan lain, termasuk buku bacaan, transportasi, makanan, dan akses internet.
Bantuan Seragam Perlu Diprioritaskan bagi Keluarga Tidak Mampu
Aturan membuka ruang bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk membantu pengadaan pakaian seragam bagi peserta didik yang tidak mampu.
Bantuan dapat diberikan berdasarkan data sosial ekonomi yang telah diverifikasi. Dengan demikian, anggaran benar benar menyasar siswa yang paling membutuhkan.
Bentuk bantuan dapat berupa kain, pakaian jadi, biaya jahit, atau voucher yang dapat digunakan di sejumlah penyedia. Model voucher memberi kebebasan kepada keluarga memilih ukuran dan tempat pembelian.
Pemerintah daerah juga dapat menggandeng penjahit lokal melalui proses yang terbuka. Skema ini membantu siswa memperoleh seragam sekaligus memberi pekerjaan kepada usaha kecil.
Bantuan tidak boleh disertai pungutan tambahan. Orang tua penerima juga tidak seharusnya dibedakan atau diumumkan secara terbuka sehingga menimbulkan rasa malu bagi anak.
“Kebutuhan seragam seharusnya diselesaikan melalui bantuan bagi keluarga yang kesulitan, bukan dengan paket seragam seragam mahal yang harus dibayar seluruh orang tua.”
Pengawasan Tidak Cukup Hanya Menjelang Penerimaan Siswa
Kasus penjualan seragam sering muncul berulang karena pengawasan baru dilakukan setelah keluhan orang tua tersebar. Dinas pendidikan perlu mengubah pola tersebut dengan langkah pencegahan.
Sebelum tahun ajaran dimulai, seluruh kepala sekolah dapat diminta menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap larangan penjualan seragam, buku, dan bahan ajar.
Surat edaran juga harus diberikan kepada komite sekolah dan orang tua. Informasi mengenai larangan perlu dipasang di papan pengumuman serta kanal komunikasi sekolah.
Pengawas dapat memeriksa dokumen daftar ulang secara acak. Langkah tersebut membantu menemukan biaya tambahan sebelum transaksi meluas.
Setiap sekolah juga perlu mencantumkan saluran pengaduan dinas pada lembar informasi penerimaan siswa. Orang tua dapat segera bertanya apabila menemukan pembayaran yang tidak jelas.
Pengawasan berkelanjutan penting karena transaksi tidak selalu dilakukan pada awal tahun. Penjualan dapat muncul beberapa minggu setelah siswa mulai belajar melalui alasan kebutuhan batik, olahraga, atau kegiatan tertentu.
Kepercayaan Orang Tua Bergantung pada Keterbukaan Sekolah
Sekolah negeri memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. Kepala sekolah dan guru tidak hanya mengelola pembelajaran, tetapi juga administrasi serta penggunaan kewenangan secara bersih.
Persoalan seragam dapat terlihat kecil dibandingkan kegiatan belajar. Namun, transaksi yang tidak transparan berpotensi merusak hubungan antara sekolah dan keluarga.
Orang tua akan lebih percaya apabila setiap ketentuan dijelaskan sejak awal. Mereka perlu memperoleh daftar seragam, contoh desain, jadwal pemakaian, dan penegasan bahwa pembelian dapat dilakukan di mana saja.
Rapat wali murid seharusnya digunakan untuk berdiskusi, bukan mengesahkan transaksi yang telah disiapkan. Kesepakatan bersama tetap harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi.
Dua SD negeri di Ngawi yang disebut masih menjual paket seragam perlu memberikan penjelasan mengenai posisi mereka. Pemeriksaan yang terbuka akan menentukan apakah telah terjadi pelanggaran, salah pemahaman aturan, atau kegiatan yang dilakukan pihak lain tanpa kewenangan sekolah.
Langkah berikutnya berada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk memastikan seluruh SD negeri mematuhi aturan. Orang tua harus tetap memiliki kebebasan membeli seragam sesuai kemampuan, sementara sekolah berkonsentrasi pada pelayanan pendidikan yang terjangkau, terbuka, dan bebas dari transaksi yang dapat membebani siswa baru.
